KALAM INDONESIA NEWS
Merangin – Aktivitas yang diduga berkaitan dengan pemasokan minyak dan keberadaan alat berat di sekitar aliran Sungai Batang Tembesi, Desa Rantau Limau Kapas, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin, menjadi perhatian masyarakat.
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, aktivitas tersebut disebut melibatkan sejumlah pihak, di antaranya AP dan Jarjani. Jarjani diketahui pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin periode 2014–2019.
Selain dugaan aktivitas pemasokan minyak, di lokasi tersebut juga diinformasikan terdapat alat berat jenis excavator merek Zoomlion. Keberadaan alat berat tersebut menjadi bagian yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, terutama terkait pemilik, pengguna, peruntukan serta legalitas penggunaannya di kawasan tersebut.
Informasi mengenai dugaan pemasokan minyak juga masih membutuhkan pendalaman. Redaksi berupaya meminta keterangan dari AP dan Jarjani untuk mengetahui secara jelas apakah benar terdapat aktivitas pemasokan minyak, dari mana sumber minyak tersebut, kepada siapa dipasok, serta apakah seluruh kegiatan memiliki dokumen dan perizinan yang dipersyaratkan.
Begitu pula dengan keberadaan excavator Zoomlion. Redaksi akan melakukan penelusuran mengenai identitas alat, pemilik atau pihak yang menguasai alat tersebut, serta kegiatan yang dilakukan menggunakan alat berat itu di sekitar aliran Sungai Batang Tembesi.
Konfirmasi AP dan Jarjani
Untuk memastikan informasi tersebut, redaksi telah berupaya meminta konfirmasi kepada AP dan Jarjani. Klarifikasi dari kedua pihak diperlukan agar pemberitaan tidak hanya berdasarkan informasi sepihak.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menunggu tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan.
Jika nantinya terdapat penjelasan, bukti kepemilikan alat, dokumen perizinan, maupun informasi lain yang relevan, redaksi akan melakukan pembaruan sesuai perkembangan hasil verifikasi di lapangan.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan informasi awal yang masih dalam proses verifikasi. Penyebutan nama maupun pihak terkait tidak dimaksudkan sebagai bentuk penetapan kesalahan atau pelanggaran hukum.
Prinsip asas praduga tak bersalah, keberimbangan, dan hak jawab tetap menjadi dasar dalam pemberitaan. Setiap pihak yang disebut memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan klarifikasi kepada redaksi.
(Tim)
