KALAM INDONESIA NEWS
Jambi— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyatakan kesiapan memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat dalam mendukung pertahanan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat antara Pemprov Jambi yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi, Arief Munandar, S.E., bersama Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Wirawan Yanuartono, S.Sos., M.Sos., CGRA.
Rapat yang turut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi John Eka Powa, jajaran TNI/Polri, kepala OPD terkait serta undangan lainnya tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Jambi, Kamis (24/9/2026).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi, Arief Munandar, mengatakan pertahanan negara membutuhkan sinergi seluruh komponen bangsa dan bukan hanya menjadi tanggung jawab institusi pertahanan.
“Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan selamat datang di Provinsi Jambi kepada jajaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pertahanan negara,” ujar Arief.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi John Eka Powa memaparkan sejumlah sarana dan prasarana transportasi yang dimiliki Provinsi Jambi, khususnya sektor laut, penyeberangan dan udara.
Menurut John, sejumlah fasilitas tersebut dapat menjadi bagian dari potensi wilayah yang perlu didata dan ditata dalam rangka mendukung komponen pendukung pertahanan negara.
“Provinsi Jambi memiliki tiga bandara, pelabuhan di Muaro Jambi, Pelabuhan Talang Duku, Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Ujung Jabung, Pelabuhan Perikanan Nipah Panjang, Pelabuhan Kuala Mendahara dan ini berada di Tanjab Timur,” ungkap John.
Ia melanjutkan, di wilayah Tanjung Jabung Barat terdapat Pelabuhan Kuala Tungkal, penyeberangan Roro serta Pelabuhan Perikanan Tungkal.
“Kami menitipkan kepada Bapak untuk pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang dinilai sangat strategis,” tambahnya.
Direktur SDAB Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Wirawan Yanuartono, menjelaskan bahwa kegiatan asistensi tersebut bertujuan memetakan berbagai potensi wilayah yang dapat diarahkan menjadi bagian dari potensi pertahanan.
“Tujuan kami ke sini adalah untuk melaksanakan asistensi dalam rangka penyiapan komponen pendukung, khususnya sarana-prasarana laut, udara, dan cyber, maupun bidang lain yang terkait dengan pengelolaan potensi wilayah di Provinsi Jambi,” ujar Wirawan.
Menurutnya, pendataan sumber daya menjadi bagian penting dalam menghadapi situasi krisis. Pemerintah perlu mengetahui sumber daya yang tersedia dan dapat dikerahkan apabila dibutuhkan untuk mendukung penanganan kondisi tertentu.
“Ketika terjadi situasi krisis, sumber daya mana yang harus bisa dikerahkan untuk membantu menanggulangi krisis itu. Apakah sarana-prasarana laut, darat, maupun udara yang bisa membantu. Apakah mungkin ada gudang atau depo logistik dan sebagainya. Nah, ini yang belum terdata dengan baik,” jelasnya.
Wirawan menyebut Pemprov Jambi telah memiliki sejumlah data mengenai potensi sumber daya yang tersedia. Kegiatan asistensi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah daerah dengan unsur TNI di wilayah.
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Pertahanan juga melibatkan unsur kewilayahan, termasuk Kodam, Lanal dan Lanud.
Wirawan juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Provinsi Jambi dalam mendukung rencana pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam).
“Provinsi ini sangat berkomitmen membantu TNI dengan memberikan lahan untuk pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam). Bayangkan jika di sini dibangun Kodam maka akan ada pergerakan ekonomi, dan juga pembangunan tol juga akan diarahkan ke provinsi ini,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah dan seluruh elemen terkait untuk mendukung penataan serta penyiapan komponen pendukung pertahanan negara.
“Kegiatan penataan ini krusial agar pemda memahami regulasi fasilitas pendukung pertahanan di daerah masing-masing. Komponen Pendukung (Komduk), pentingnya kontribusi sektor industri dan pemanfaatan sumber daya alam/buatan daerah untuk menyokong kekuatan TNI saat dibutuhkan demi stabilitas nasional,” pungkasnya.
(Red-KIN)
