KALAM INDONESIA NEWS
Jambi – Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) membawa perubahan signifikan dalam dunia komunikasi publik. Di satu sisi, AI memberikan kemudahan dan efisiensi kerja, namun di sisi lain menghadirkan tantangan baru yang perlu diantisipasi secara bijak oleh insan kehumasan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, ME, saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Siginjai Sakti Wira Bhakti yang digelar di Lantai III Mapolda Jambi, Senin (8/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kabid Humas, para Kasubbid, serta staf Bid Humas Polda Jambi, PPID Polda Jambi, dan secara virtual dihadiri para Kasi Humas Polres/Polresta se-Provinsi Jambi, Kapolsek, hingga Kanit Humas dari seluruh wilayah Jambi.
Dalam pemaparannya, Ariansyah menjelaskan bahwa teknologi AI kini telah banyak dimanfaatkan dalam aktivitas kehumasan, mulai dari pemantauan isu media secara otomatis, analisis sentimen publik, penyusunan draf awal konten komunikasi, hingga pemetaan tren percakapan di ruang digital.
“AI meningkatkan efisiensi kerja humas, khususnya dalam pengolahan data dan analisis informasi berskala besar. Namun demikian, penggunaan AI tetap memiliki batasan. Setiap keputusan strategis, verifikasi informasi, hingga publikasi akhir harus tetap berada di bawah kendali sumber daya manusia yang kompeten,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini cenderung mengandalkan akses cepat melalui platform digital, serta lebih menyukai konten visual dan video pendek dibandingkan teks panjang.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadikan masyarakat tidak lagi sekadar penerima informasi pasif, tetapi juga aktif memberikan respons secara cepat terhadap setiap informasi yang beredar. Hal ini menuntut institusi pemerintah untuk lebih responsif, transparan, dan adaptif dalam komunikasi publik.
Di tengah derasnya arus informasi digital, Ariansyah mengingatkan bahwa tantangan kehumasan ke depan semakin kompleks, terutama terkait ancaman disinformasi, misinformasi, malinformasi, hingga teknologi deepfake yang diprediksi menjadi isu dominan pada tahun 2026.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya strategi manajemen media yang terstruktur, meliputi monitoring, pemetaan isu (mapping), membangun relasi media, peningkatan engagement publik, hingga evaluasi berkala.
Selain itu, dalam penanganan krisis komunikasi, setiap institusi diminta memiliki mekanisme yang jelas mulai dari deteksi isu, verifikasi data, penyusunan pesan utama, penunjukan juru bicara, publikasi rilis resmi, hingga pemantauan respons publik setelah informasi disampaikan.
Lebih lanjut, Ariansyah menegaskan bahwa komunikasi publik memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui komunikasi yang efektif, pemerintah dapat menjelaskan arah kebijakan, manfaat bagi masyarakat, dampak strategis, serta capaian pembangunan yang telah diraih.
“Narasi pembangunan berfungsi untuk menjelaskan tujuan kebijakan, manfaat yang diperoleh masyarakat, dampak strategis yang dihasilkan, serta capaian nyata yang telah diraih pemerintah,” pungkasnya.
(Redaksi)
