KALAM INDONESIA NEWS
Sarolangun – Publik Sarolangun dihebohkan adanya berita terkait dugaan mobil Kades Batu Empang Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, mengangkut peralatan yang digunakan untuk Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), yang disinyalir menjadi penyebab runtuhnya jembatan penghubung Desa Tambak Ratu dan Desa Batin Pengambang, namun dugaan tersebut secara tegas dibantah Saryadi, Kades Batu Empang.
Seperti diberitakan sebuah media online, Saryadi mengaku bahwa kendaraan yang menyebabkan ambruknya lantai jembatan penghubung Desa Tambak Ratu dan Desa Batin Pengambang, pada Sabtu malam (20/6/2026), adalah benar mobil Mitsubishi Triton dengan nomor polisi BK 8710 BC yang terperosok tersebut miliknya, tetapi bukan mengangkut peralatan PETI.
“Ya, memang benar itu mobil saya. Dalam mobil ada tabung gas, tikar, terpal dan lainnya. Bisa saja untuk berjualan di desa, belum tentu untuk aktivitas PETI,” ujar Saryadi.
Meski demikian, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredam pertanyaan publik. Pasalnya, berdasarkan rekaman video yang beredar dan keterangan sejumlah warga, kendaraan tersebut diduga mengangkut berbagai perlengkapan yang lazim digunakan dalam aktivitas penambangan emas tanpa izin, seperti terpal, paralon berukuran besar, tali tambang, galon bahan bakar serta perlengkapan lainnya.
Warga juga mempertanyakan mengapa kendaraan dengan muatan yang diduga melebihi kapasitas tetap nekat melintasi jembatan yang diketahui sudah dalam kondisi rentan.
“Sudah ada peringatan, tapi tetap lewat. Akhirnya jembatan hancur dan sekarang masyarakat yang dirugikan,” ujar salah seorang warga dalam video yang beredar.
Jembatan tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan sejumlah desa di wilayah Batang Asai. Akibat ambruknya lantai jembatan, mobilitas masyarakat terganggu dan aktivitas ekonomi warga terancam lumpuh.
Di sisi lain, pengakuan Saryadi bahwa dirinya selama ini ikut membantu biaya perbaikan jembatan justru memunculkan pertanyaan baru. Masyarakat menilai perlu ada penjelasan terbuka mengenai alasan kendaraan tersebut tetap melintas apabila kondisi jembatan memang telah diketahui rawan rusak.
Pengamat kebijakan publik menilai persoalan ini tidak cukup berhenti pada pengakuan kepemilikan kendaraan semata. Aparat penegak hukum diminta melakukan penyelidikan menyeluruh terkait tujuan pengangkutan barang, legalitas muatan yang dibawa, serta kemungkinan keterkaitan dengan aktivitas PETI yang selama ini menjadi persoalan serius di wilayah Batang Asai.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk menghitung besaran kerugian akibat kerusakan infrastruktur tersebut dan menelusuri pihak yang harus bertanggung jawab atas ambruknya jembatan yang menjadi urat nadi transportasi masyarakat.
Publik kini menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah agar persoalan ini tidak berhenti sebatas polemik di media, melainkan menghasilkan kejelasan hukum dan pertanggungjawaban yang transparan kepada masyarakat.
Lanjut Saryadi, barang-barang yang berada di dalam mobil tersebut bukanlah peralatan untuk kegiatan PETI sebagaimana yang berkembang di tengah masyarakat.
“Itu tidak benar. Barang yang kami bawa merupakan isi toko manisan dan kebutuhan dagangan untuk dijual di desa. Tidak ada kaitannya dengan aktivitas PETI,” tegas Saryadi saat dikonfirmasi.
Saryadi menyebut, sejumlah barang yang terlihat dalam kendaraan seperti terpal, tabung gas, tikar, dan perlengkapan lainnya merupakan kebutuhan usaha dan perlengkapan pendukung perdagangan yang biasa digunakan untuk aktivitas sehari-hari di wilayah pedesaan.
Selain memberikan klarifikasi terkait muatan kendaraan, Saryadi juga menyampaikan bahwa kerusakan pada lantai jembatan yang sempat menjadi perhatian masyarakat telah ditangani bersama warga setempat.
“Jembatan tersebut sudah kami perbaiki secara gotong royong bersama masyarakat. Saat ini kendaraan maupun masyarakat sudah dapat kembali melintasi jembatan seperti semula,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sejak awal pihaknya tidak pernah berniat mengabaikan kondisi jembatan maupun menghindari tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Sebagai bentuk kepedulian terhadap akses masyarakat, dirinya bersama warga langsung melakukan upaya perbaikan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu dalam waktu lama.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, Saryadi berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sebelum adanya kesimpulan resmi dari pihak berwenang.
Sementara itu, masyarakat berharap peristiwa ini menjadi perhatian bersama agar kondisi infrastruktur penghubung antar desa mendapat pengawasan dan perawatan yang lebih baik sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
(Ariyanto)
