KALAM INDONESIA NEWS
Kalimantan Barat — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026). Setibanya di Kalbar, Presiden langsung memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Rapat tersebut dihadiri delapan pimpinan kementerian/lembaga dari pemerintah pusat serta 10 pimpinan pemerintah daerah. Turut hadir unsur Gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG hingga BPBD.
Dalam rapat tersebut, Tenaga Ahli Kepala BNPB Brigjen TNI (Purn) Asrianus Bulo melaporkan kondisi terkini karhutla berdasarkan pemantauan selama 24 jam melalui satelit.
Ia menyebut terdapat 198 hotspot atau titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat.
“Tingkat kepercayaan tinggi artinya, ada titik api dan asap yang terjadi di Kalimantan Barat,” ungkap Asrianus.
Selain itu, terdapat sekitar 3.100 titik dengan tingkat kepercayaan menengah yang menunjukkan adanya kepulan asap, serta 406 titik dengan tingkat kepercayaan rendah.
Menurut laporan tersebut, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi maupun menengah banyak ditemukan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
“Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara, di wilayah sektor selatan, kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” ujarnya.
Prabowo Turun Langsung ke Kalimantan
Presiden Prabowo sebelumnya bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Kalimantan pada Sabtu pagi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis menyampaikan bahwa kedatangan Presiden ke Kalimantan merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan karhutla. Presiden dijadwalkan meninjau lokasi terdampak sekaligus memimpin langsung upaya penanganannya.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang telah disampaikan sehari sebelumnya kepada jajaran TNI dan Polri.
Presiden Prabowo memerintahkan para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam menangani karhutla di empat provinsi di Kalimantan.
Pembagian tugas dilakukan agar penanganan di lapangan berlangsung lebih cepat, terpadu dan serentak.
Untuk Kalimantan Barat, Presiden menugaskan Panglima TNI dan Kapolri.
Sementara untuk Kalimantan Tengah, penanganan dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bersama Wakapolri.
Untuk Kalimantan Selatan, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Astamaops Polri.
Sedangkan penanganan karhutla di Kalimantan Timur ditugaskan kepada Wakil Panglima TNI bersama Komandan Korps Brimob Polri.
Minta Penanganan Cepat dan Pelanggaran Ditindak
Presiden Prabowo menekankan agar seluruh jajaran bergerak cepat dan optimal dalam menangani karhutla. Pemerintah diminta memastikan masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.
Selain penanganan kebakaran, Presiden juga meminta agar setiap pelanggaran hukum yang ditemukan di lapangan ditindak secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Teddy.
Penanganan karhutla di Kalimantan kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, BMKG, BPBD serta masyarakat di wilayah terdampak.
(Red-KIN)
Sumber: KompasTV
